Jadi Komitmen Bersama, Setjen DPR Siapkan Penerapan Standar ISO untuk Hindari Fraud

19-09-2024 / SEKRETARIAT JENDERAL
Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar dalam Seminar Nasional bertema "Implementasi Manajemen Fraud dalam Perwujudan Pembangunan Good Governance and Clean Government." Acara ini berlangsung di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2024). Foto : Cantika/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Inspektorat Utama (Irtama) DPR RI menyelenggarakan Seminar Nasional bertema "Implementasi Manajemen Fraud dalam Perwujudan Pembangunan Good Governance and Clean Government." Acara ini berlangsung di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2024). Acara ini merupakan bagian dari peringatan HUT ke-9 Inspektorat Utama (Ittama) DPR RI.

 

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, membuka seminar dengan menekankan pentingnya momentum ini untuk memperkuat komitmen dalam mengawal proses pengelolaan kegiatan di parlemen, khususnya di Sekretariat Jenderal DPR RI. Ia menjelaskan, tujuan seminar ini adalah untuk mengidentifikasi dan memperkuat langkah-langkah dalam mengatasi fraud atau kecurangan yang berpotensi terjadi.

 

"Fraud memang terjadi di mana saja, namun yang terpenting adalah niat dan langkah-langkah konkret untuk menguranginya. Kami ingin memastikan mekanisme yang ada di DPR sesuai dengan tata kelola yang baik, yaitu good governance dan clean government," ujar Indra.

 

Indra juga mengungkapkan bahwa DPR sedang mempersiapkan penerapan standar ISO untuk anti-fraud. ISO ini, lanjutnya, akan menjadi pedoman utama dalam menjalankan berbagai kegiatan agar terhindar dari praktik-praktik fraud.

 

"Ini merupakan komitmen bersama, baik untuk good governance maupun clean governance. Inspektorat Utama akan terus menyosialisasikan ISO anti-fraud kepada unit-unit biro dan pusat lainnya agar penerapan anti-fraud semakin efektif, dan kita berharap fraud ini dapat hilang sepenuhnya di masa mendatang," pungkasnya.

 

Seminar ini dihadiri oleh para narasumber yang berpengalaman dalam manajemen korporasi nasional dan BUMN, sebagai ajang pertukaran pikiran dan pengalaman terkait pengelolaan yang bersih dan transparan. (ssb/rdn)

BERITA TERKAIT
Habiburokhman: RUU KUHAP Cegah Kesenjangan Perlindungan HAM dalam Sistem Peradilan Pidana
23-01-2025 / SEKRETARIAT JENDERAL
PARLEMENTARIA, Jakarta - Saat ini, Komisi III DPR RI sedang bekerja untuk menyusun sekaligus memperbaharui Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum...
Gelar Konsultasi Publik, BK DPR RI Pastikan RUU KUHAP Jadi Hukum Acara Pidana yang Adil dan Transparan
23-01-2025 / SEKRETARIAT JENDERAL
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Keahlian (BK) DPR RI bersama Komisi III DPR RI konsisten melangkah maju menyusun Rancangan Undang-Undang Tentang...
Gelar Pengarahan, Sekjen DPR Harap PPPK Pahami Status dan Fungsi untuk Kemajuan Organisasi
21-01-2025 / SEKRETARIAT JENDERAL
PARLEMENTARIA, Jakarta - Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar acara “Pengarahan dan Sosialisasi Pimpinan...
Perdana Sepanjang Sejarah, Setjen DPR RI Hadirkan Juru Bahasa Isyarat di Rapat Paripurna
21-01-2025 / SEKRETARIAT JENDERAL
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ada yang menarik dari gelaran Pembukaan Paripurna Masa Persidangan ke II Tahun sidang 2024-2025, Selasa, 21 Januari...